Benarkah Registrasi Ulang Kartu Prabayar Efektif Mengendalikan Penyalahgunaan Nomor Seluler ?


Sebelumnya, untuk bisa menggunakan kartu SIM Prabayar kita hanya perlu menggunakan KTP, SIM, Paspor atau identitas lain untuk registrasi, sementara sekarang, efektif mulai 31 Oktober 2017 kita diwajibkan untuk menggunakan 2 (dua) identitas, yaitu KTP dan KK (Kartu Keluarga). Apakah bisa lebih efektif untuk mengendalikan penyalahgunaan nomor seluler ?

Menurut saya pribadi tidak akan ada bedanya antara hanya menggunakan nomor KTP saja dan KTP + KK. Lagipula KTP justru memliki data informasi lebih lengkap daripada KK yang hanya berisi nama anggota keluarga saja. Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan nomor seluler oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti untuk penipuan, sebenarnya juga dilakukan oleh orang yang meregistrasikan nomornya.

Ketika kedapatan pemilik nomor meregistrasikan Nomer identitas palsu, baru akan diblokir layanannya, tetapi itu pun juga perlu waktu untuk mendeteksi. Selama belum terdeteksi, pelaku bisa menggunakan nomornya untuk berbagai aktifitas yang bersifat merugikan.

Saya kutip kalimat dari pengamat sekaligus gadget enthusiast Lucky Sebastian yang dipublikasikan di detikinet detik.com :

 


Saat kita menjadi pendatang dan membeli SIM card di negara-negara maju, mereka juga senantiasa meminta paspor untuk mengaktifkannya. Tidak bisa langsung digunakan.


Kalimat di atas sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu menggunakan KTP untuk mengaktifkan SIM card dan hanya bisa dilakukan oleh Service Center atau Dealer resmi kartu telepon seluler. Tidak perlu identitas lain.

Sementara kebijakan menkominfo Rudiantara hanya menambahkan syarat registrasinya saja yaitu nomor identitas dan Kartu Keluarga, yang sebenarnya hasilnya tidak ada bedanya, yaitu setelah registrasi kartu bisa digunakan secara leluasa.

Kembali saya ambil kutipan dari Lucky Sebastian

 


Masalah di kita adalah mudahnya membeli nomor prabayar, dan registrasi bisa dilakukan sembarangan. Nomor KTP kita masukkan sembarang 16 angka juga diterima. Ini malah absurd, kenapa pula harus registrasi jika data yang dimasukkan tidak terhubung dengan pusat database dan tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya.


Nah, pernyataan di atas menunjukkan permasalahan utama yang kita hadapi, yaitu data yang dimasukkan tidak terhubung database.

Jadi sebenarnya asalkan data registrasi SIM card terhubung dengan database pemerintah, hanya modal nomor KTP pun kita sudah punya data yang akurat, apakah data itu benar atau tidak. Sementara kalau tidak terhubung dengan database, meskipun kita memasukkan NIK dan KK juga tetap saja percuma, karena proses registrasi masih bisa dilakukan sembarangan, tinggal memasukkan NIK dan KK asal 16 digit, sudah beres.

Lagipula sangat tidak efektif bila kita harus bawa KK ke mana-mana hanya untuk beli atau registrasi SIM card.

Yang perlu ditertibkan masalah penggunaan SIM Card di Indonesia

Yang harus ditertibkan di sini bukan cara registrasi penggunanya karena cara atau prosedur registrasi sudah diatur oleh masing-masing operator seluler, yang harus ditertibkan di sini adalah operator selulernya, bagaimana caranya supaya pemilik layanan operator seluler ini bisa dengan mudah mendeteksi keaslian data pelanggan saat registrasi kartu SIM terutama pra-bayar supaya bila nomor tersebut digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum, akan mudah melacak siapa pemilik atau pelakunya. Sistem penyimpanan data registrasi pelanggannya harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Perlu diingat bahwa data NIK sudah sangat valid dan terekam dalam database saat pendaftaran e-KTP, sehingga data NIK saja sebenarnya sudah lebih dari cukup sebagai syarat registrasi, sama seperti di luar negri yang hanya membutuhkan nomer identitas atau Paspor saja. Tetapi di Indonesia data-data registrasi pelanggan operator seluler tidak terhubung dengan database ini.

Kembali menjawab pertanyaan pada judul, benarkah registrasi ulang kartu pra-bayar yang menggunakan 2 (dua) jenis identitas efektif menanggulangi penyalahgunaan nomor seluler ?

Jawabannya Tidak. Seperti yang saya jelaskan di atas, kebijakan registrasi dan registrasi ulang ini hanya menambah syarat registrasi, dan tidak ada yang berubah setelahnya. Sementara permasalahan yang sebenarnya adalah tidak terhubungnya data registrasi nomor seluler dengan database pemerintah sehingga banyak yang dengan leluasa melakukan registrasi dengan data palsu.

Kebijakan ini juga mempersulit mereka yang tinggal di luar kota dan terpisah dengan keluarga, seperti pelajar, mahasiswa, atau mereka yang bekerja dan belum berkeluarga, jauh dari orang tua dan tidak membawa Kartu Keluarga.


Dipublikasikan oleh theangelwing dalam kategori Publik, Teknologi pada tanggal Oct 12, 2017
Tags : , ,