Overview : BPJS Kesehatan Bermasalah


BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi kalangan mengenah ke bawah yang merasa kesulitan mebayar biaya pengobatan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari Askes dan Jamkesmas. Dalam pelaksanaannya BPJS ternyata mengalami banyak sekali masalah tidak hanya mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit saja.

Prinsip penyelenggaraan BPJS

BPJS berjalan dengan prinsip gotong-royong atau saling membantu sehingga terjadi subsidi silang, dan program ini dijalankan dengan prinsip nirlaba (bukan mencari keuntungan). Dengan prinsip nirlaba ini tentunya pemerintah harus siap menanggung kerugian berapa pun besarnya sebagai imbas berjalannya prinsip ini, tetapi yang terjadi justru kerugian ini dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan iuran. Hal ini membuat BPJS melenceng dari tujuan awal dibuatnya program ini yaitu untuk meringankan beban masyarakat untuk pembiayaan kesehatan karena membuat masyarakat semakin terbebani dengan iuran yang semakin mahal, bahkan beberapa orang menjadi tidak mampu membayar dan terbelit hutang.

Penyelenggaraan BPJS yang menggunakan prinsip gotong-royong atau saling bantu-membantu ini mengingatkan saya pada sebuah program investasi yang berjalan dengan prinsip yang sama. Program investasi ini kemudiannya terbukti tidak mampu membayar nasabahnya dan akhirnya hingga saat ini program investasi tersebut selalu bermasalah.

Dengan “mewajibkan” keanggotaan, maka ada unsur pemaksaan dan membuat BPJS tidak tepat sasaran.

Dengan kata wajib berarti mau tidak mau masyarakat harus terdaftar menjadi anggota BPJS, dengan kata lain pemerintah “memaksa secara halus” rakyat Indonesia, siapa pun itu, untuk mengikuti program ini dan terpaksa membayar setiap bulannya. beruntung bahwa kita bisa hanya terdaftar saja tetapi tidak perlu membayar iuran. Dengan demikian pelayanan BPJS akan dihentikan. Tidak masalah, toh bagi mereka yang mampu, mereka bisa membiayai sendiri biaya pengobatan tanpa ada jaminan atau subsidi dari pemerintah.

Kondisi inilah yang membuat anggota aktif (yang membayar iuran bulanan secara rutin) hanya sekitar 50% bahkan mungkin kurang, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bisa dipastikan meleset tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi tersebut membuat pengeluaran pemerintah untuk dana BPJS jauh di luar target dan mengalami kerugian hingga 6 triliun rupiah dari alokasi dana yang hanya 1.5 triliun rupiah.

Mengapa BPJS saya katakan “tidak tepat sasaran” ?

Seperti yang saya ungkapkan sekilas tadi bahwa sebenarnya yang perlu menerima BPJS adalah mereka yang berada di kelas menengah kebawah yang dirasa tidak mampu membiayai biaya pengobatan, sementara mereka yang mampu membiayai biaya pengobatan sebenarnya tidak perlu memiliki dan menggunakan BPJS.

Banyak masyarakat di kalangan menengah ke bawah membutuhkan bantuan kesehatan melalui BPJS, tetapi dalam pelaksanaannya, mereka yang mampu pun juga memanfaatkan BPJS untuk berobat dengan biaya yang begitu tinggi, sehingga sebagian dana BPJS, baik yang terkumpul dari masyarakat maupun yang disediakan oleh pemerintah, lebih banyak digunakan oleh mereka yang sebenarnya mampu membayar biaya pengobatan dan tidak perlu menggunakan BPJS.

Mengapa pengguna BPJS kurang mendapat pelayanan dan sering mendapat penolakan ?

Seperti yang saya baca dari situs milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, www.dpr.go.id, bahwa
…ketika BPJS mau diberlakukan, hutang Jamkesmas kepada rumah sakit atau pelayanan kesehatan masih banyak…
Hal inilah yang membuat pihak rumah sakit, meskipun terdaftar sebagai pelayan kesehatan yang menerima BPJS, enggan menerima pasien pengguna BPJS. Mereka sadar bahwa proses pencairan dana akan rumit dan berbelit-belit serta rawan akan hutang, terutama mereka yang hutang Jamkesmas-nya belum dibayar oleh pemerintah. Alhasil mereka lebih memprioritaskan pasien yang membayar secara tunai tanpa BPJS, atau memilih untuk menolak secara halus pengguna BPJS, biasanya dengan alasan “kamar penuh”, bahkan ada beberapa pihak rumah sakit yang masih memberikan tagihan dengan berbagai alasan tertentu kepada pengguna BPJS, terutama bila biayanya sangat mahal.

Pihak rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan kemungkinan terancam bangkrut dengan program BPJS

Perlu diketahui bahwa rumah sakit, puskesmas, atau penyedia layanan kesehatan lain juga memerlukan dana untuk bisa beroperasi, membayar gaji karyawan, biaya peralatan, serta membayar utility (listrik, air, dsb). Bila terjadi kondisi seperti di atas dimana proses pencairan dana BPJS begitu sulit, berbelit-belit dan tidak jelas kapan lunas, bahkan hutang Jamkesmas yang sudah bertahun-tahun pun belum dibayar, maka pihak layanan kesehatan akan terus merugi dan terancam bangkrut. Bila penyedia layanan kesehatan bangkrut dan banyak yang gulung tikar, yang terjadi kemudian adalah rakyat Indonesia mengalami kesulitan mencari tempat untuk berobat.

Kondisi-kondisi seperti di ataslah yang membuat sebagian anggota BPJS memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan BPJS dan beralih ke penyedia layanan asuransi swasta yang lebih fleksibel dan lebih diterima oleh penyedia layanan kesehatan. Hal ini membuat jumlah keanggotaan non-aktif (yang tidak membayar iuran) semakin tinggi karena mereka tidak merasakan manfaat yang baik dari keanggotaan BPJS.

Bisakah saya anggap BPJS adalah produk gagal pemerintah Indonesia ?


Dipublikasikan oleh theangelwing dalam kategori Kesehatan, Publik pada tanggal Sep 16, 2016
Tags :