Mengenai Rombongan Atau Konvoi Yang Dikawal Kepolisian


Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita dimana ada seseorang yang menghadang perjalanan konvoi moge yang dikawal oleh kepolisian karena dianggap meresahkan dan mengganggu lalu lintas, sebenarnya saya ingin berkomentar mengenai hal ini, tetapi berkomentar dalam kolom berita saya yakin tidak ada gunanya karena kolom berita tersebut akan “menghilang seiring berjalannya waktu” dengan berbagai update berita terbaru dan tidak akan terbaca, sehingga media yang paling tepat untuk berkomentar adalah menggunakan media blogging.

Pasal mengenai prioritas pengguna jalan
Dalam pasal 134, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengguna jalan yang memiliki hak utama utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan :
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas;
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. Iring-iringan pengantar jenazah;
g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal diatas didukung oleh pasal 135 yang berisi :
1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine.
2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.

Dalam pasal di atas ada satu hal yang rancu, yaitu pada pasal 134 poin (g) yang menyebutkan mengenai konvoi dan atau kendaraan “untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas” Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” dalam ayat ini adalah kepentingan seperti apa ?
Ketika rombongan pengguna motor gede melakukan konvoi, tujuannya apa ? kepentingannya apa ? atau untuk kepentingan siapa ?
Saya yakin rombongan moge yang melakukan konvoi itu tujuan atau kepentingannya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk jalan-jalan keliling daerah naik motor.

Dengan adanya pengawalan polisi dan didukung oleh pasal 135 ayat (3) maka sama saja polisi serta undang-undang negara mengajarkan para pengendara tersebut bahwa :
“Kalau mau jalan-jalan, seneng-seneng, travelling ramai-ramai saja, konvoi, biar bisa melanggar lalu lintas”.

Sehubungan dengan peraturan undang-undang diatas saya juga pernah membaca sebuah kasus dimana Ambulans tidak diperbolehkan lewat karena ada rombongan Pemerintah (Presiden). Ini adalah prioritas yang salah.

Sesuai dengan pasal 134, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya kendaraan yang bersifat darurat termasuk PMK dan ambulans diprioritaskan terlebih dahulu di atas kendaraan Presiden dan kendaraan pemimpin dan pejabat negara asing.

Apakah dengan pengawalan polisi perjalanan menjadi aman?
Menurut saya tidak, ada sebuah fakta yang terjadi dimana sebuah rombongan konvoi moge yang sedang berlibur di Bali hendak kembali ke Jawa, rombongan itu mendapat kawalan polisi, pada sebuah ruas jalan yang cukup sempit dan berbelok-belok konvoi itu menyalip mobil yang saya tumpangi padahal marka jalan menunjukkan bahwa kendaraan dilarang saling mendahului di sepanjang jalan tersebut, tetapi motor pengawal polisi menyalip mobil yang saya tumpangi dengan kecepatan cukup tinggi (karena kendaraan-kendaraan saat itu bergerak dengan kecepatan sesuai kondisi jalan yang berbahaya) kemudian diikuti oleh pengendara moge lain.
Selang beberapa meter dari lokasi tiba-tiba perjalanan mulai sedikit macet, ternyata ada bus yang sedang berhenti dan ketika mobil saya melewati but itu saya melihat seseorang, yang bila dilihat dari pakaian yang dikenakan adalah seorang pengendara moge, tergelatak di kolong bus yang sedang berhenti.
Ya, kecelakaan terjadi, bila hal ini terjadi tentunya tidak ada yang bisa disalahkan, bus hanya berjalan seperti biasanya dan tidak melanggar peraturan lalu lintas, sementara moge “boleh melanggar marka jalan” karena mendapat kawalan polisi.
Karena jalan adalah tikungan maka bila pengendara melaju dengan kecepatan tinggi terutama berada di ruas jalan yang berlawanan arah tentu saja kecelakaan tidak bisa dihindari, karena itulah ada marka jalan yang menunjukkan bahwa pengendara dilarang untuk saling mendahului dari sisi luar dengan menggunakan garis tanpa terputus sebagai pemisah ruas jalan.

Ada satu hal yang muncul dalam benak saya, apakah polisi Indonesia tidak menyadari bahwa marka itu dibuat karena kondisi jalan yang berbahaya dan menggunakan kewenangannya seperti yang tertulis pada pasal 135 ayat (3) dengan tidak mengutamakan keselamatan pengguna jalan ?

Dari kasus konvoi yang mendapatkan pengawalan polisi ini sebenarnya berakar dari undang-undang yang rancu yaitu pada pasal 134 point (g) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana peraturan ini justru mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, baik yang dikawal maupun pengguna jalan lain.

Peristiwa konvoi moge beberapa waktu lalu menurut Divisi Humas Polri sudah sesuai prosedur. Entah mengapa prosedurnya lebih mengutamakan prioritas penggunaan jalan daripada keselamatan berkendara sesuai dengan undang undang oasal 135 ayat (3). Ya, mungkin karena yang dikawal hanya sebuah konvoi yang tidak jelas tujuannya sehingga keselamatan tidak diutamakan. Mungkin ini juga yang memicu kasus seorang pemotor yang “menyamar” menjadi polisi supaya bisa menerobos jalur busway.


Dipublikasikan oleh theangelwing dalam kategori Komentar & Opini pada tanggal Aug 17, 2015
Tags : , ,


www.000webhost.com